Sudah dipahami makna dan gambaran bagaimana sistem pers otoritarian dan libertarian itu di tulisan sebelumnya. Untuk lebih mendalam kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem pers itu sendiri.
Kelebihan sistem otoritarian:
1.Konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat (hubungannya dengan keamanan)
2.Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan konsensus yang diharapkan khususnya secara umum pada negara sedang membangun yang memerlukan kestabilan.
Dengan konflik masyarakat yang cenderung berkurang maka tercipta keamanan. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut orang nomor satu. Pada masanya kedaan aman, jarang terjadi kejahatan seperti perampokan dan sebagainya karena pada saat itu keadaan sejahtera dan siapa yang melakukan tindakan kejahatan dihukum tegas. Siapa yang menjelek-jelekan Soeharto diculik dibunuh. Sebenarnya merupakan tindakan kejam, namun dengan begitu tindak kejahatan dapat ditekan karena akan pada takut melakukan kejahatan. Menurut saya lebih baik menggunakan sistem pada masa Soeharto tersebut, bagi siapa yang melakukan kejahatan dihukum dengan dibunuh sehingga tidak banyak kriminal yang terjadi seperti sekarang ini. Tidak dengan sekedar dihukum di dalam penjara karena kalau cuma sekedar dihukum dalam penjara maka apabila keluar atau telah bebas dari hukuman pasti melakukan tindakan itu lagi. Lemahnya hukum sekarang ini membuat negara ini banyak tindak kriminal dan pengangguran.
Dengan pemaksaan dari pemegang kekuasaan maka terbentuklah penyeragaman dan konsensus yang diharapkan negara untuk membangun pemerintahan. Artinya apa yang diharapkan negara akan terbentuk seperti misalnya keamanan, perekonomian dan sebagainya.
Selain memiliki kelebihan pasti memiliki kekurangan karena adanya kelebihan akan menimbulkan dampak negatif. Kekurangan sistem pers Otorian adalah sebagai berikut:
1.Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan
pendangan/ pendapat.
2.Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung
menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah
mapan.
3.Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.
Karena media dikuasai negara tentunya tidak semua orang berhak berpendapat lewat media. Adanya penekanan dalam menyampaikan aspirasinya. dengan adanya penekanan dalam masyarakat ini, amka pola pikir masyarakat pun tidak berkembang. karena masyarakat tidak bisa mengekspresikan diriny serta untuk berkreasi terhadap hal yang mereka sukai. dengan demikian media juga harus melalui tahap penyensoran. sehingga informasi yang dikemukakan ke publik tidak sepenuhnya lengkpa, namun media hanya menginformasikan hal-hal positif negara yang akan membawa masyarakat mendukungnya. pada akhirnya fungsi media sebgaai pengawas kerja pemerintah juga tidak bisa dilaksanakan.
Kelebihan sistem pers Libertarian meliputi :
1.Lebih menghargai kebebasan individu.
2.Negara lebih berkembang.
Setiap individu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, berekspresi, dan berkreasi. Dengan demikian segala macam aspirasi masyarakatpun akan mudah dikemukakan. Masyarakat bebas mendukung atau menentang kebijakan pemerintah, sehingga pemerintahpun tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. karena pada dasarnya media sebagai penyampai informasi dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah. adanya keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi tersebut tentunya pola pikir masyarakat juga akan lebih berkembang seperti kehendaknya.
Namun tidak semua kebebesan itu selalu memberi dampak positif. Kebebasan juga memberikan dampak negatif:
1.Timbul Anarkis karena kebebasan
2.Keamanan kurang
Karena teori pers Libertarian yang memandang semua individu mempunyai hak masing-masing, maka kebebasan mereka dalam berbicara juga diakui. namun kadang kita tidak sadar bahwa setiap hak individu itu dibatasi oleh hal orang lain. Dalam paham yang bebas,s emua orang ingin dikatakan pendapatnya benar, semua berhak bicara tanpa membperhatikan hak-hak orang lain, atau bahkan terjadi perendahan terhadaap kelompok lain. Dengan adanya banyak suara dan berbagai macam pemberitaan maka sepertinya negara ini akan susah dikendalikan. negara juga kan sulit untuk melakukan penyeragaman. Jika tidak terkontrol terjadi protes karena penentangan kebiakan pemerintah. dan jika tidak lebih terkontrol lagi maka akan terjadi masyarakat yang anarkis.
Senin, 29 Juni 2009
OTORITARIAN Vs LIBERTARIAN
1. Teori Pers Otoritarian
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, Perkembangannya pada abad ke-16 dan 17. Segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Pada dasarnya Ototarian terbentuk dalam pemerintahan yang bersifat Otoriter (kekuasaan dipegang penuh oleh Negara) Apabila dilihat dari segi filsafat social Hakekat manusia bersifat absolute sehingga individu tidak dapat eksis tanpa kelompok. Artinya individu tidak dapat secara bebas melakukan tindakan karena Negara yang berkuasa penuh. Dalam Hakekat nasyarakat dan Negara, Ekspresi tertinggi dipegang oleh Negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan mengatur tindakan-tindakan masyarakat dan masyarakat tidak boleh mengkritik Negara atau pemerintahan. Hakekat hubungan manusia dan Negara dalam ototarian bersifat hirarki. Individu-individu harus tahluk atau nurut pada pemegang kekuasaan. Hakekat pengetahuan dan kebenaran dalam ototarian hanya individu atau orang-orang tertentu yang mendapat izin dari pemegang kekuasaan yang boleh berpendapat atau mendefinisikan pengetahuan dan dianggap benar (absolute). Sistem social politik dipengaruhi oleh filsafat social yang dianut, oleh karena itu Negara yang menganut ototarian system politiknya juga otoritarian. Jadi system social politiknya dikuasai penuh oleh Negara karena Negara adalah pemegang kekuasaan. Sistem media massa juga dipengaruhi oleh system social politik sehingga otomatis Negara yang otoriter system media massa juga bersifat otoriter. Setiap hal yang berhubungan dengan media massa diatur oleh Negara. Sehingga yang menganut otoriter maka yang berhak menggunakan media massa hanya yang memiliki izin atau yang ditunjuk pemerintah karena disini fungsi media (pers) mengabdi pada Negara untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintahan. Media massa juga dibatasi, tidak sembarang media massa boleh berdiri sendiri.
2. Teori Libertarian
Dianut di Inggris sesudah tahun 1688 dan Amerika Serikat, akhirnya meluas hingga ke negara lain.Bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur dan komersil. Hak milik lebih dititikberatkan pada perorangan. Teori ini berfilsafatkan pada pandangan seseorang yang rasional dan dapat melihat kejujuran dan kebohongan.Oleh karena itu, dapat memilih alternatif yang lebih baik dan yang lebih buruk serta memberikan berbagai fakta untuk pilihan yang baik.Teori ini berasal dari Thomas Jafferson (presiden Amerika yang ketiga).
Berbeda dengan Libertarian, Libertarian bertolak belakang dengan Ototarian. Dalam Libertarian Hakekat manusia bersifat bebas. Jadi setiap individu bebas melakukan tindakan namun juga harus memperhatikan etika dan moral sehingga tidak terjadi pelecehan dan sebagainya. Hakekat masyarakat dan Negara dalam Libertarian, Negara hanya sebagai fasilitator.Negara merupakan wadah individu-individu atau masyarakat untuk berdiskusi atau mencapai tujuan bersama. Sedangkan Hakekat hubungan manusia dan Negara bersifat Setara. Kedudukan individu dan Negara setara, tidak ada yang berkuasa penuh. Individu dan Negara memiliki keterikatan yang kuat. Hakekat pengetahuan dan kebenaran dalam libertarian bersifat rasional. Pengetahuan bebas dihasilkan siapa saja dengan menggunakan metode ilmiah.Karena system social politik dipengaruhi oleh filsafat social maka dalam Negara yang menganut Libertarian, Sistem social politiknya juga liberal. Individu atau masyarakat berhak campur tangan terhadap system politik dalam pemerintahan. Sistem media massa dalam Negara penganut libertarian akan mengikuti filsafat social dan system politiknya yang liberal. Dalam Sistem media massa liberal, setiap individu berhak menggunakan media karena tujuan media massa memberikan informasi (to inform), menghibur, dan sebagainya. Namun terutama menemukan kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam system ini kritik diharapkan karena sifatnya liberal atau demokratis sehingga penerapan Liberal sesuai tindakan. Media dikontrol oleh self righting process serta pengadilan karena dengan kebebasan dibentuk undang-undang yang mengatur. Seperti misalnya apabila mendirikan Media atau usaha harus memiliki surat izin (SIUP)
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, Perkembangannya pada abad ke-16 dan 17. Segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Pada dasarnya Ototarian terbentuk dalam pemerintahan yang bersifat Otoriter (kekuasaan dipegang penuh oleh Negara) Apabila dilihat dari segi filsafat social Hakekat manusia bersifat absolute sehingga individu tidak dapat eksis tanpa kelompok. Artinya individu tidak dapat secara bebas melakukan tindakan karena Negara yang berkuasa penuh. Dalam Hakekat nasyarakat dan Negara, Ekspresi tertinggi dipegang oleh Negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan mengatur tindakan-tindakan masyarakat dan masyarakat tidak boleh mengkritik Negara atau pemerintahan. Hakekat hubungan manusia dan Negara dalam ototarian bersifat hirarki. Individu-individu harus tahluk atau nurut pada pemegang kekuasaan. Hakekat pengetahuan dan kebenaran dalam ototarian hanya individu atau orang-orang tertentu yang mendapat izin dari pemegang kekuasaan yang boleh berpendapat atau mendefinisikan pengetahuan dan dianggap benar (absolute). Sistem social politik dipengaruhi oleh filsafat social yang dianut, oleh karena itu Negara yang menganut ototarian system politiknya juga otoritarian. Jadi system social politiknya dikuasai penuh oleh Negara karena Negara adalah pemegang kekuasaan. Sistem media massa juga dipengaruhi oleh system social politik sehingga otomatis Negara yang otoriter system media massa juga bersifat otoriter. Setiap hal yang berhubungan dengan media massa diatur oleh Negara. Sehingga yang menganut otoriter maka yang berhak menggunakan media massa hanya yang memiliki izin atau yang ditunjuk pemerintah karena disini fungsi media (pers) mengabdi pada Negara untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintahan. Media massa juga dibatasi, tidak sembarang media massa boleh berdiri sendiri.
2. Teori Libertarian
Dianut di Inggris sesudah tahun 1688 dan Amerika Serikat, akhirnya meluas hingga ke negara lain.Bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur dan komersil. Hak milik lebih dititikberatkan pada perorangan. Teori ini berfilsafatkan pada pandangan seseorang yang rasional dan dapat melihat kejujuran dan kebohongan.Oleh karena itu, dapat memilih alternatif yang lebih baik dan yang lebih buruk serta memberikan berbagai fakta untuk pilihan yang baik.Teori ini berasal dari Thomas Jafferson (presiden Amerika yang ketiga).
Berbeda dengan Libertarian, Libertarian bertolak belakang dengan Ototarian. Dalam Libertarian Hakekat manusia bersifat bebas. Jadi setiap individu bebas melakukan tindakan namun juga harus memperhatikan etika dan moral sehingga tidak terjadi pelecehan dan sebagainya. Hakekat masyarakat dan Negara dalam Libertarian, Negara hanya sebagai fasilitator.Negara merupakan wadah individu-individu atau masyarakat untuk berdiskusi atau mencapai tujuan bersama. Sedangkan Hakekat hubungan manusia dan Negara bersifat Setara. Kedudukan individu dan Negara setara, tidak ada yang berkuasa penuh. Individu dan Negara memiliki keterikatan yang kuat. Hakekat pengetahuan dan kebenaran dalam libertarian bersifat rasional. Pengetahuan bebas dihasilkan siapa saja dengan menggunakan metode ilmiah.Karena system social politik dipengaruhi oleh filsafat social maka dalam Negara yang menganut Libertarian, Sistem social politiknya juga liberal. Individu atau masyarakat berhak campur tangan terhadap system politik dalam pemerintahan. Sistem media massa dalam Negara penganut libertarian akan mengikuti filsafat social dan system politiknya yang liberal. Dalam Sistem media massa liberal, setiap individu berhak menggunakan media karena tujuan media massa memberikan informasi (to inform), menghibur, dan sebagainya. Namun terutama menemukan kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam system ini kritik diharapkan karena sifatnya liberal atau demokratis sehingga penerapan Liberal sesuai tindakan. Media dikontrol oleh self righting process serta pengadilan karena dengan kebebasan dibentuk undang-undang yang mengatur. Seperti misalnya apabila mendirikan Media atau usaha harus memiliki surat izin (SIUP)
Langganan:
Komentar (Atom)